Pematang siantar – Ketua Komisi III Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dan aktivis di depan kantor DPRD Gorontalo Utara (Gorut) berubah panas ketika Ketua Komisi III, Dheninda Dunggio, diduga melontarkan ejekan saat salah satu orator menyampaikan aspirasinya.
Pernyataan Dheninda, yang terdengar ringan namun memicu emosi massa, menyulut gelombang kritik. Bagi para demonstran, sikap tersebut dianggap meremehkan suara rakyat.
“Kalau cuma teriak-teriak begitu, siapa juga yang mau dengar,” ujar Dheninda yang diduga dilontarkan saat aksi sedang berlangsung.
Baca Juga : Satgas Karhutla yang Dibentuk Kemenko Polkam Resmi Dibubarkan
Pernyataan itu langsung membuat suasana memanas, bahkan beberapa mahasiswa berteriak balik, meminta sang wakil rakyat untuk turun dan mendengarkan langsung, bukan meledek dari balik pagar kekuasaan.
Aksi Damai, Ujungnya Ditepiskan?
Demo yang digelar sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus ini awalnya berjalan tertib. Mereka menyuarakan tuntutan terkait transparansi anggaran proyek infrastruktur dan dugaan ketimpangan pembangunan desa.
Namun ketika mereka meminta perwakilan DPRD keluar menemui massa, justru yang terdengar adalah ucapan yang dianggap mengejek.
“Kami datang bukan untuk gaduh, tapi untuk didengar. Kalau pejabat malah mengejek, untuk apa rakyat bicara?” ujar salah satu mahasiswa.
Dheninda Membantah Mengejek, Klaim Hanya “Respons Emosional”
Dheninda Dunggio akhirnya buka suara. Ia membantah keras jika disebut mengejek massa. Menurutnya, ucapannya saat itu adalah bentuk “respon spontan” atas orasi yang dinilainya sudah melebar ke hal-hal personal.
“Saya minta maaf jika ada yang tersinggung. Tapi mari berorasi dengan adab. Kita siap berdiskusi, bukan saling hina,” katanya dalam keterangan pers.
Namun, klarifikasi itu belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Beberapa organisasi mahasiswa tetap menuntut permintaan maaf secara terbuka dan dialog langsung antara legislatif dan publik.
Pengamat: Ini Bukan Soal Siapa Salah, Tapi Krisis Empati
Pengamat politik lokal, Andi M. Lontu, menilai insiden ini sebagai cerminan jauhnya komunikasi antara wakil rakyat dan suara rakyat itu sendiri. Ia menyebut bahwa seharusnya pejabat publik memiliki kapasitas menahan diri dalam menghadapi kritik, sekeras apa pun itu.
“Saat rakyat bicara, pejabat mendengar. Kalau semua pakai ego, bukan demokrasi yang kita pelihara, tapi konflik,” tegasnya.
Penutup: Ketika Orasi Tak Lagi Didengar, Apa Lagi yang Bisa Dilakukan?
Insiden antara Ketua Komisi III DPRD Gorut dan para demonstran ini bukan hanya soal satu kalimat ejekan, tapi soal rasa kecewa rakyat yang merasa tak lagi dihargai. Wakil rakyat dipilih untuk mewakili, bukan menjauhkan.
Kini publik menanti, apakah insiden ini akan diselesaikan dengan dialog dan kesadaran, atau dibiarkan jadi bukti bahwa jarak antara kursi dewan dan suara jalanan makin melebar.
📢 Catatan Demokrasi:
Kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman.
Wakil rakyat wajib membuka ruang komunikasi, bukan membangun tembok sindiran.
Jika suara rakyat dianggap lelucon, jangan heran kalau kepercayaan berubah jadi penolakan.
